Skandal Meikarta : Berakhir Damai atau James Riady Tersangka?

Skandal Meikarta : Berakhir Damai atau James Riady Tersangka?


Banyak yang terkejut ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggeledah rumah dan apartemen big boss Lippo Group James Riady. Perbincangan viral tersebut juga hangat menjadi konsumsi warga di warung warung kopi nusantara, Bahwa Lippo group beberapa kali kedapatan melakukan suap untuk melancarkan proyek dan bisnisnya, itu memang benar terjadi. Bahwa beberapa tinggi Lippo ditangkap karena kasus suap, itu memang sudah menjadi fakta hukum dan diketahui publik.

Tapi ketika KPK berani mengusik, sekali lagi mengusik —belum menyentuh— James Riady, sungguh sebuah peristiwa hukum dan politik yang luar biasa. Keluarga besar Riady, dan tentu saja James, bukanlah “manusia biasa”.
Beberapa orang yang mengenalnya menyebut James sebagai manusia yang tidak pernah “menyentuh tanah.” Ketika bepergian ke bebagai kota James selalu menggunakan pesawat pribadinya yang diparkir di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dan dari Halim dia menggunakan helikopter pribadi untuk pulang kembali ke rumahnya di kawasan Lippo Karawaci, Banten. Begitu juga untuk kegiatannya di Jakarta, dia akan memilih lokasi yang ada helipadnya untuk pendaratan helikopternya.
Kendati tidak termasuk dalam kelompok yang sering disebut sebagai pengusaha “9 Naga” (Gang of Nine), keluarga Riady tidak bisa dianggap main-main. Mereka adalah “Naga” besar, baik dari sisi bisnis, maupun pengaruhnya secara politik.
Keluarga ini bukan pemain lokal, yang hanya jago kandang. Pengaruhnya membentang luas, bahkan pernah berhasil menembus Gedung Putih, simbol kekuasaan di negara adidaya Amerika Serikat (AS). Keluarga Riady adalah sahabat dekat Presiden AS Bill Clinton. Hubungan mereka telah terjalin jauh sebelumnya, sejak Clinton masih menjadi gubernur negara bagian Arkansas (1986). Mereka sering disebut sebagai Arkansas Connection.
Pada tahun 2001 James Riady dicekal oleh pemerintah AS karena terbukti melakukan pelanggaran batas pemberian sumbangan kepada calon presiden (Clinton) dari orang asing. Lippo Group juga dijatuhi denda sebesar USD 8.6 juta, sebuah denda terbesar sepanjang sejarah pelanggaran kampanye di AS.
Di Indonesia James juga dikenal sangat dekat dengan kekuasaan. Dia juga disebut-sebut sebagai salah satu “arranger” pengumpulan dana politik bagi kandidat capres di kalangan taipan. James diketahui sangat dekat dengan Presiden Jokowi, dan juga Ketua Umum PDIP Megawati. Beberapa foto yang banyak beredar di medsos menunjukkan betapa sangat dekatnya James dengan Jokowi, maupun Megawati.
Sengkarut Meikarta
Jejak kedekatan James dengan Jokowi setidaknya terkonfirmasi pada kasus ribut-ribut seputar pembangunan Kota Meikarta. Mendagri Tjahjo Kumolo kala itu sempat menyindir Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang mempersoalkan perizinan Meikarta. Tjahjo menilai Deddy Mizwar menghambat investasi.

Sementara Menko Maritim Luhut Panjaitan terjun langsung “membereskan” urusan Meikarta. Dia mencoba menerobos kebuntuan perizinan karena terbentur Rencana Detil Tata Ruang ( RDTR) Pemprov Jawa Barat. Luhut  mengusulkan Meikarta menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dengan menjadi KEK, maka Meikarta akan mendapatkan berbagai insentif dan kemudahan investasi.  Jalan tol dan karpet merah  dibentangkan oleh pemerintah, agar pembangunan proyek terbesar dalam sejarah bisnis Lippo itu bisa berjalan tanpa hambatan apapun, dan oleh siapapun.
Usulan Luhut mentok. Kepala Bappenas Bambang Soemantri Brojonegoro menolak, dengan alasan kawasan tersebut telah berkembang menjadi metropolitan. Tidak layak menjadi KEK. Gagal menjadikan Meikarta sebagai KEK. Luhut kemudian mencari jalan lain. Dia mengajak sejumlah pejabat, petinggi partai, dan media untuk menghadiri topping off Meikarta.
Luhut tampaknya ingin menunjukkan kepada publik  bahwa pembangunan Meikarta tidak bermasalah. Pemerintah pusat mendukung penuh. Para konsumen pembeli yang kabarnya sudah mencapai ratusan ribu, tidak perlu khawatir. “Saya tanya Pak James mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. Semua tidak ada masalah,” kata Luhut, (29/10/2017).
Kehadiran Luhut saat itu banyak dipertanyakan. Apa kaitannya seorang Menko Maritim menghadiri dan meresmikan “penutupan atap” sebuah proyek apartemen. Kasusnya menjadi menarik, karena Deddy Mizwar menjelaskan bahwa topping off itu dilakukan pada proyek apartemen Orange County, bukan Meikarta. Orange County, adalah proyek lain dari Lippo yang lokasinya tidak jauh dari rencana lokasi proyek Meikarta. Untuk Meikarta saat itu belum ada pembangunannya sama sekali. Nah……
Setelah petinggi Lippo ditangkap karena suap dan rumah James digeledah, Luhut bereaksi ringan. “Kalau kasus, KPK kan urusannya, urusan hukum. Tapi kalau urusan investasi, kita harus urus,” ujarnya.


Hubungan James dan Jokowi merenggang?
Melihat kedekatan James dengan penguasa, muncul pertanyaan menarik. Apa yang sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa KPK sampai berani merambah “tempat terlarang” itu? Bagi Jokowi yang kini tengah mengincar jabatan kepresidenan untuk yang kedua kalinya, peran orang seperti James sangat penting.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf bahkan sudah mengumumkan akan melakukan pengumpulan dana dari publik. Salah satunya adalah menjual proram kepada para taipan. “Kita akan jual program Pak Jokowi, kita akan sampaikan pada beliau-beliau terutama para taipan gitu ya,” ujar Wahyu Sakti Trengono, bendahara umum TKN Jokowi-Ma’ruf.
Diusiknya James oleh KPK pasti akan memberi signal buruk bagi para taipan lain. Tidak ada jaminan bahwa dekat dengan kekuasaan, tidak bakal digaruk oleh KPK. Sejumlah kepala daerah yang menjadi tim sukses Jokowi-Ma’ruf juga ditangkap KPK. Salah satunya adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang menerima suap dari Lippo.
Spekulasi yang berkembang kemungkinan KPK mengusik James, sebagai upaya pengalihan isu. KPK saat ini tengah dalam tekanan besar menyusul meledaknya kasus investigasi perobekan “buku merah” oleh penyidik KPK.
Sejumlah wartawan investigasi yang tergabung dalam Indonesialeaks menyebutkan bahwa dalam buku merah tersebut terdapat sejumlah bukti suap kepada para pejabat Indonesia, termasuk Kapolri Tito Karnavian.
Namun melihat besar dan pentingnya posisi James dalam pusaran kekuasaan dan politik Indonesia, tampaknya spekulasi tersebut kurang kuat. Kasus James terlalu besar, bila hanya untuk menutupi kasus Tito. “Ini namanya menutup bencana, dengan bencana.” Sama seperti yang dilakukan pemerintah, menalangi dana korban bencana, dengan berutang kepada Bank Dunia.
Kalau cuma sekedar pengalihan isu, KPK cukup membuat kehebohan dengan melakukan penangkapan beberapa pejabat di daerah. Soal beginian KPK kan jagoannya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah menyebut KPK paling jago membuat drama.
Spekulasi lain mengapa KPK sampai mengusik James, karena ada tanda-tanda dia mulai “meninggalkan” Jokowi. Jadi ini baru semacam warning, peringatan bagi James dan Lippo Group. Sebagai pengusaha, figur seperti James sangat tajam radar penciumannya kemana bandul kekuasaan berayun. “Jangan sampai mereka menaruh seluruh telurnya dalam keranjang yang salah.” Prinsip utama yang mereka pegang ”money follows the winner.” Mereka akan mendukung siapa saja yang paling berpotensi menang.
Benarkah begitu? Kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasus ini. Aguan alias Sugianto Kusuma salah satu pengusaha yang sering disebut-sebut sebagai salah satu anggota “9 Naga” pernah diperiksa dan dicekal KPK, namun kasusnya tidak berlanjut. Apakah nasib James juga akan berakhir sama?
Mempunyai uang, apalagi dalam jumlah besar, sama dengan memiliki kekuasaan besar. Dengan kekuasaan kita bisa membuat hukum, dan dengan hukum berada di tangan, kita bisa membangun kekuasaan. Money equals power; power makes the law, and the law makes government —Kim Stanley—
Ditulis Oleh : Hersubeno Arief 

Link : https://www.hersubenoarief.com/artikel/skandal-meikarta-mengapa-kpk-mengejar-james-riady/
Negara dengan Banyak Bos : Kontroversi dibalik Pembatalan dan Penundaan Kenaikan BBM

Negara dengan Banyak Bos : Kontroversi dibalik Pembatalan dan Penundaan Kenaikan BBM


Siapa sebenarnya “Bos besar” di negara ini? Kalau Anda jawab “Presiden Jokowi,” seharusnya jawaban itu benar, malah sangat benar.
Masalah akan muncul bila ada pertanyaan dengan jawaban berganda (multiple choice) a. Jokowi, b.Luhut Panjaitan, c. Megawati, d. Rini Soemarno, e. Ignasius Jonan. Dijamin Anda akan bingung menjawabnya. Kemungkinan besar malah akan ada yang balik bertanya, “kok nama Jusuf Kalla tidak ada?”
Pembatalan, atau tepatnya penundaan kenaikan harga premium, kurang lebih satu jam setelah resmi diumumkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan menjadi contoh terbaru. Betapa membingungkannya negara ini.
Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Dan siapa yang berhak memutuskan?

Coba perhatikan alur cerita berikut secara kronologis. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan premium. Pada pagi harinya PT Pertamina mengumumkan kenaikan sejumlah BBM non subsidi.
Berita tersebut menjadi breaking news di beberapa media online dan televisi. Jonan membeberkan alasan di balik keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Harga minyak brent di pasaran dunia sudah mencapai US$ 85/barel. Sejak Januari mengalami kenaikan 30%. Sementara kenaikan harga di dalam negeri kurang dari 25%. Jadi ada defisit, tidak bisa diteruskan.
“Karena itu pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan Presiden Jokowi premium hari ini naik pukul 18.00 paling cepat tergantung kesiapan Pertamina ke 2.500 SPBU,” kata Jonan saat menggelar konferensi pers di Hotel Sofitel, Bali, Rabu (10/10/2018). Namun tak lama berselang Jonan membuat keterangan tertulis “Sesuai arahan Bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina,” tulis Jonan.
Coba perhatikan kata-kata “sesuai arahan Bapak Presiden.” Dua-duanya sesuai arahan Presiden. Baik keputusan untuk menaikkan, maupun menunda kenaikan. Jadi Jonan tidak mengambil keputusan sendiri. Dan rasanya kita haqul yakin, tidak mungkin untuk keputusan sepenting itu — apalagi di musim kampanye—Jonan berani mengambil keputusan sendiri. Itu sudah terlalu jauh. 
Kebingungan publik tidak hanya berhenti sampai disitu. Tidak lama setelah itu, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan alasan pembatalan tersebut.
“Bu Menteri (BUMN, Rini Soemarno) meng-crosscheck dengan Pertamina dan menyampaikan bahwa kami tidak siap untuk melakukan dua kali kenaikan dalam waktu satu hari. Jadi perlu waktu,” kata Fajar di Indonesia Pavilion Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).
Menurut Fajar, kenaikan harga BBM Premium harus dilihat dari tiga aspek yang mendasari dan tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018. “Pertama kondisi keuangan negara dan kedua adalah kemampuan daya beli masyarakat, serta yang ketiga adalah kondisi real ekonomi.” Fakta lain yang diungkap Fajar juga cukup menarik. “Kenaikan harga premium akan diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.”
Jonan berada di Bali, begitu juga Rini juga berada di Bali. Sama-sama menghadiri pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Presiden Jokowi sejak Rabu (10/10) malam juga berada di Bali, untuk acara yang sama. Media menulis berita ini dengan judul menarik “ Ada Rini di balik penundaan kenaikan premium.” Nah……
Dari rangkaian pernyataan para pejabat tadi dapat disimpulkan, keputusan menaikkan harga premium adalah arahan Jokowi kepada Jonan. Menko Perekonomian Darmin Nasution tidak tahu menahu. Menteri Rini juga tidak tahu. Pertamina juga tidak tahu, dan tidak siap. Rini minta Presiden menunda.
Dimana peran Wapres Jusuf Kalla? Tidak ada. Sudah sejak lama Kalla banyak tidak dilibatkan dalam pengambilan berbagai keputusan penting. Perannya sangat berbeda dengan saat masih mendampingi SBY. Powerfull, bahkan sering terkesan seperti presiden bayangan. Pada masa Jokowi yang sangat berperan adalah Menko Maritim Luhut Panjaitan. Dia sering disebut sebagai super minister. Semua urusan dibereskan Luhut, termasuk saat Jokowi punya perhelatan menikahkan anaknya.
Jonan akhirnya terpaksa menarik pernyataannya. Namun media sudah mencatat, bahwa baik pengumuman, maupun penundaan, dua-duanya “atas arahan Bapak Presiden.” Sebagai bawahan Jonan tidak salah. Dia hanya menjalankan arahan presiden. Yang salah bila dia tidak menjalankan arahan Presiden. Seorang mantan menteri di kabinet Jokowi hanya bisa bisa geleng-geleng kepala. “Aku speechless mas.” Kehabisan kata-kata.
Hanya contoh kecil
Inkonsistensi alias sering berubah-ubahnya keputusan pemerintah, bukan hanya pada kasus kenaikan harga BBM. Banyak contoh lain. Tinggal kuat-kuatan mengumpulkan data. Dalam peribahasa Jawa disebut “esuk dele, sore tempe.”
Pagi hari masih berupa kedelai, tapi sore harinya sudah menjadi tempe.” Tidak konsisten, antara ucapan dan perbuatan. Hanya dalam hitungan jam, sudah berubah sikap. Dalam bahasa sekarang disebut tukang bikin hoax.

Pada penanganan gempa di Palu, Sigi, dan Donggala, Presiden Jokowi mempersilakan bantuan asing masuk. “Bapak Presiden telah menyampaikan kepada Ibu Menteri Luar Negeri untuk membuka bantuan dari negara lain, dalam mengatasi gempa di Donggala dan Palu sesuai kebutuhan,” kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Jakarta, Senin (1/10). Koordinasinya akan dilakukan oleh Menko Polhukam.
Tak lama kemudian media sempat memberitakan Wapres Jusuf Kalla menolak bantuan asing. Namun pernyataan ini kemudian diluruskan, bahwa yang ditolak adalah bantuan pasukan, termasuk kapal rumah sakit militer. Sementara untuk bantuan rehabilitasi dalam jangka panjang tetap diterima.
Bagaimana faktanya di lapangan? Situs berita Jerman Deutsche Welle melaporkan para relawan asing diusir. Termasuk sejumlah relawan terlatih dari Jeman. “Semua anggota tim harus kembali ke negaranya masing-masing. Mereka tidak dibutuhkan di Indonesia,” kisah Ahmed Bham seorang relawan dari Afrika Selatan. Bayangkan. Jauh-jauh datang dari Afsel untuk membantu, malah “diusir.”
Masih soal penanganan bencana di Sulteng, Mendagri Tjahjo Kumolo kalang kabut ketika instruksinya mempersilakan warga mengambil barang di sejumlah mini market, berbuntut penjarahan. Dia kemudian malah menyalahkan media yang memelintir ucapannya.
Di Lombok warga korban bencana marah dan kesal karena bantuan yang dijanjikan tak kunjung cair. Secara simbolis Presiden Jokowi menyerahkan bantuan masing-masing sebesar Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak berat. Danaya jelas  sudah tertera di dalam rekening bank BRI, namun  tetap tak dapat dicairkan. Rekening bodong. Ajaib.
Belakangan ada surat edaran dari Kemensos semacam ‘pengakuan dosa.” Anggaran Kemensos sedang cekak, jangan umbar janji bantuan.” Nah siapa yang umbar janji. Siapa yang berbohong?
Daftar kekonyolan tersebut semakin panjang, bila kita telusuri selama empat tahun lebih Presiden Jokowi berkuasa. Hanya enam bulan setelah berkuasa, Jokowi menandatangani Perpres bantuan uang muka untuk pembelian mobil pejabat. Setelah muncul kritikan pedas, Jokowi membatalkannya. Dia berkilah tidak mungkin membaca satu persatu dokumen yang ditanda tanganinya.
Harian berbahasa Inggris milik keluarga James Riady, Jakarta Globe kemudian membuat sebuah judul : “I Don’t Read, What I Sign.” Idiom ini kemudian menjadi trending topic di twitter. Sikap Jokowi yang terkesan menyalahkan bawahannya mendapat komentar dari Tommy Soeharto. “Pemimpin yang menyalahkan bawahan ketika sedang terdesak adalah pemimpin yang “tidak bertanggung jawab”, cuit Tommy.
Publik pasti belum lupa dengan kasus Archandra Tahar. Menteri ESDM tersebut hanya menduduki posisinya selama 20 hari. Dia dilantik 27 Juli 2016 menggantikan Sudirman Said pada reshuffle Kabinet Jilid II. Tanggal 15 Agustus 2016 diberhentikan. Archandra diketahui menjadi pemegang paspor AS.
Bagaimana mungkin pemegang paspor negara lain—berarti dia warga asing, atau setidaknya berkewarganegaraan ganda—diangkat menjadi menteri? Jelas merupakan pelanggaran konstitusi.
Apa tidak ada pengecekan, clearance dari BIN, dan Deplu? Bukankah Presiden bisa memerintahkan Deplu untuk melakukan pengecekan ke Kedutaan Besar RI di AS, atau Konsulat Jenderal RI di Houston tempat Archandra tinggal? Namun show must go on. Setelah dua bulan mencari celah, pada 14 Oktober Archandra Kembali ke kabinet. Posisinya turun menjadi Wakil Menteri.
Banyaknya kekacauan pengambilan keputusan/kebijakan dalam pemerintahan Jokowi memunculkan banyak pertanyaan soal kapasitasnya. Dalam militer dikenal sebuah pameo “Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah komandannya.”
Bagaimana jika komandannya terlalu “banyak”? Fenomena ini sering digambarkan dalam sebuah frasa “too many chief, not enough Indians.” Frasa yang terkesan rasis ini menggambarkan situasi kerja yang terlalu banyak bos, tapi sedikit pekerja.

Bila dalam sebuah negara, banyak yang merasa menjadi bos, keputusan satu dengan lainnya bertentangan. Rakyat menjadi bingung. Seperti sebuah pesawat yang kebanyakan pilot. Mereka saling berebut menguasai pesawat. Yang  terbaik, ikuti saran pramugari “ Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kencangkan sabuk pengaman.” Pesawat akan mengalami turbulensi. Masalahnya “penerbangannya” akan menempuh waktu selama lima tahun. Masih kuat?  

 Ditulis Oleh : Hersubeno Arief 
Link : https://www.hersubenoarief.com/artikel/negara-dengan-banyak-bos/

Jokowi Vs Prabowo Diprediksi Akan Berlangsung Seru Sampai Hari Pencoblosan

Jokowi Vs Prabowo Diprediksi Akan Berlangsung Seru Sampai Hari Pencoblosan


Perang Tagar, Perang Opini dibumbui polemik dan hoax mewarnai kompetisi Pilpres 2019. Fenomena ini tidak sekedar berlangsung seru dan dramatis jelang detik-detik pengumuman calon kandidat tempo hari namun hari-hari tensi rivalitas kian menghangat diantara timses dan pendukung masing-masing kandidat.

Sejatinya Pesta Demokrasi 2019 nanti adalah Pemilu serentak pertama yang berlangsung di Republik tercinta ini, ada 5 coblosan yang nantinya akan berlangsung mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD RI dan tentu saja yang paling banyak diperbincangkan saat ini yaitu Pilpres 2019.

Kedua Kandidat baik Capres No.1 Ir. Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin maupun Capres No.2 H. Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno diharapkan bisa mengemas isu dan wacana agar berjalan elegan, mengedepankan pertarungan ide dan gagasan yang rasional serta memberikan kesejukan bagi masyarakat pemilih.

Siapapun yang nantinya terpilih dialah yang mendapat legitimasi langsung dari rakyat Indonesia dan karenanya pasca pilpres nanti tidak akan lagi masyarakat kita terkotak-kotak dalam sikap pro dan kontra serta dukung mendukung yang kontra produktif dengan visi misi keduanya untuk bersama berjuang membangun dan memajukan Bangsa Indonesia
ASN Tetap Jadi Primadona, Faktanya Sudah 3,82 Juta Orang Mendaftar CPNS

ASN Tetap Jadi Primadona, Faktanya Sudah 3,82 Juta Orang Mendaftar CPNS


Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu profesi yang paling banyak diminati, Pekerjaan sebagai Abdi Negara yang selama ini lebih populer dengan sebutan PNS awalnya hanya dipandang sebelah mata namun seiring waktu derajat kesejahteraan pegawai negeri yang bernaung dibawah KORPRI tersebut makin meningkat sejalan dengan penguatan peran dan profesionalitasnya yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Perubahan paradigma dan mindset ASN dengan berbasis kinerja menjadi fokus dari reformasi birokrasi, kedepan aparatur sipil negara diharapkan menjadi salah satu pilar penting penyangga pembangunan nasional. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan, pengadaan CPNS 2018 merupakan investasi SDM aparatur. Kalau gagal, maka proses manajemen ASN (aparatur sipil negara) selanjutnya juga akan gagal.
Reformasi manajemen SDM merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan itu, seleksi CPNS sepenuhnya menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini menjamin pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

 Berikut Jadwal dan Tahapan Penerimaan CPNS 2018 :

Jelang penutupan pendaftaran sudah tercatat 3,82 juta pelamar CPNS di lebih dari 600 instansi pemerintah yang melakukan pengadaan CPNS. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia membuka lowongan CPNS. Pelaksanaan seleksi juga dilakukan di berbagai daerah, dengan menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nantinya dalam proses pengadaan CPNS ini terdapat 873 lokasi tes yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan Sistem yang transparan diyakini dalam seleksi CPNS 2018 ini pemerintah akan mendapatkan calon-calon Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik untuk membangun negeri.
Pengembara Tionghoa dan Fakta di Balik Arsitektur Masjid Agung Sumenep Yang Megah

Pengembara Tionghoa dan Fakta di Balik Arsitektur Masjid Agung Sumenep Yang Megah

Masjid Agung Sumenep cukup populer sebagai destinasi wisata religi bagi para peziarah yang berdatangan tidak hanya dari nusantara melainkan juga dari mancanegara. Masjid di ujung timur daratan madura ini disinyalir sebagai salah satu masjid dengan perpaduan arsitektur antar bangsa dan multi etnis terindah di nusantara.
Rombongan peziarah biasanya memanfaatkan fasilitas ruang-ruang singgah atau pesanggrahan di serambi luar untuk bermalam atau melaksanakan i'tikaf di beranda masjid sebelum melanjutkan rute ziarahnya ke astana yusuf di talango atau ke makam raja-raja sumenep di Asta Tinggi.
Di Balik Kemegahan, keindahan dan eksotisme masjid agung yang mulai dibangun pada 1779 M itu ternyata menyimpan sebuah catatan menarik jejak perjalanan keluarga pengungsi tionghoa yang di kelak kemudian hari berhasil menggores sejarah di ujung timur pulau madura.
Tragedi geger pecinan yang terjadi di batavia meninggalkan trauma yang belum lagi sirna. huru-hara yang merenggut ribuan nyawa warga tionghoa di batavia itu menjadi ihwal migrasi besar-besaran warga tionghoa ke sejumlah daerah di jawa.
Tidak berselang lama aksi-aksi perlawanan terhadap VOC dan sekutunya berkembang meluas di semarang dan kota-kota pendudukan VOC di sepanjang pantai utara jawa. Sayangnya perlawanan heroik laskar tionghoa tersebut dapat dipatahkan dan kekuatan yang tersisa menjadi tercerai berai menyelamatkan diri.
Keluarga Lauw memilih hijrah dari semarang ke lasem yang saat itu menjadi tujuan utama pengungsian warga tionghoa serta sisa-sisa laskar pejuang tionghoa yang berjuang menyusun kekuatan perlawanannya kembali. Adipati Lasem Oei Ing Kiat yang bergelar Tumenggung Widyaningrat mengizinkan mereka membuka beberapa perkampungan baru sehingga diperkirakan saat itu jumlah penduduk lasem meningkat pesat hingga dua kali lipat.
Perjuangan warga tionghoa mendapat simpati dan dukungan dari sejumlah adipati sehingga terbangunlah sebuah basis perlawanan di lasem. Gabungan laskar tionghoa dan jawa yang berjuang menghadapi VOC tersebut dikenal sebagai Laskar Dampo Awang. Dengan perlawanan yang heroik mereka berhasil menguasai rembang namun menderita kekalahan saat menyerang jepara 1742.
Gelombang perlawanan terhadap VOC masih terus berkobar di beberapa tempat di jawa tengah dan jawa timur sampai dengan Tahun 1743, untuk segera mengatasi keadaan VOC mendatangkan bala bantuan dalam jumlah sangat besar sampai pada puncaknya laskar utama dampo awang terdesak dalam pertempuran di surabaya selatan dan pimpinan perlawanan ditahan oleh kapitan VOC Reiner De Klerk. Elite pasukan tionghoa-jawa yang dilumpuhkan kemudian ditahan beberapa hari di surabaya sebelum akhirnya digelandang ke semarang dan dengan menumpang kapal dari batavia mereka di asingkan ke srilangka.
Lauw Khun Thing berhasil melepaskan diri dari sergapan pasukan kapitan reiner der klerk, bersama beberapa kerabat dekat yang menyertai serta seorang cucunya Lauw Piango yang masih belia mereka berusaha menyelamatkan diri dengan menumpang perahu layar menuju madura.
Lauw berkeyakinan bahwa madura akan menjadi tempat pengungsian selanjutnya yang aman sebab dari tutur sejarah yang pernah didengarnya raden wijaya pendiri majapahit pernah mengungsi ke madura timur dan mendapat perlindungan dari sang adipati wiraraja.
Perahu layar mereka melaju menembus selat madura dan mengarungi ganasnya ombak sebelum akhirnya merapat di daratan camplong, dengan perjalanan darat selama beberapa jam rombongan pengungsi itu akhirnya sampai di gerbang kadipaten sumenep. Berita kedatangan pendatang asing tersebut tidak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga adipati.
Saat dihadapan Bindara Saud itulah Lauw menceritakan ihwal pengungsiannya dan harapannya agar mendapatkan perlindungan. Sang adipati mengeluarkan sebuah maklumat yang berisi jaminan keselamatan, ijin tinggal, membuat pemukiman dan mencari penghidupan serta permintaan kesetiaan. Maklumat yang melegakan itu disambut Lauw Khun Thing dengan sukacita, dirinya berjanji akan menjadikan sumenep sebagai kampung halamannya yang kedua dan siap mengabdikan diri bilamana tenaga dan keahliannya dibutuhkan. Lauw Khun Ting mengisahkan pengalamannya sebagai pekerja seni yang terlibat dalam beberapa penugasan termasuk rehabilitasi klenteng sam poo kong di semarang.
Pada 1752 Bindara Saud merencanakan pemugaran bangunan keraton karena menginginkan keraton tidak sekedar menjadi kantor dan pusat pemerintahan namun juga bisa untuk menggelar berbagai kegiatan. Sebelum pemugaran itu dilaksanakan adipati merasa perlu mendengar masukan dari orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang itu.
Lauw Khun Thing tidak ketinggalan dipanggil dan diminta pendapatnya. Lauw mengusulkan perlunya memperkaya corak dan ornamen keraton, perubahan konstruksi atap pendopo serta perlunya membangun gapura sebagai gerbang masuk keraton. Pemaparan Lauw Khun Thing yang menarik dan detail menjadikannya dipercaya mengepalai pemugaran keraton.
Mengingat ada beberapa bagian konstruksi menggunakan gaya arsitektur tionghoa yang tidak bisa dikerjakan oleh tukang lokal maka Lauw Khun Thing mengusulkan kepada adipati untuk mendatangkan para koleganya tukang-tukang tionghoa dari tanah jawa sebagai pekerja konstruksi. Mengingat usianya yang telah lanjut Lauw Khun Thing merekomendasikan cucunya Lauw Piango untuk menggantikan tugasnya memimpin pemugaran keraton. Amanah telah sukses ditunaikan walhasil wajah baru keraton sumep dengan gapura kokohnya menjadi lebih cantik, megah dan berwibawa.
Pada Masa Pangeran Ario Notokusumo I yang dikenal sebagai Panembahan Sumolo naik sebagai pelanjut Bindara Saud, adipati sumenep ke-31 itu memiliki sejumlah agenda dalam rangka mengikhtiarkan kemajuan sumenep pada masa-masa pemerintahannya (1762-1811M)
Kemajuan sumenep tidak dapat hanya diukur dari kinerja pemerintahan dan tata kelola kota yang baik melainkan juga kedamaian dan ketentraman rakyat yang jiwanya senantiasa dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan.
Panembahan Sumolo sangat memperhatikan dinamika keagamaan yang berkembang di masyarakatnya dimana saat itu keberadaan masjid lama keraton yang sudah berdiri sejak zaman adipati anggadipa sudah tidak lagi memadai untuk menampung banyaknya jamaah. Panembahan Sumolo bermaksud membangun kembali masjid laju tersebut agar bisa dikembangkan sebagai pusat kegiatan dakwah dan keagamaan.
Panembahan Sumolo pada tahun 1779 M secara resmi mencanangkan pembangunan masjid. Berangkat dari revitalisasi bangunan keraton yang telah terlaksana dengan baik maka panembahan memanggil Lauw Piango untuk mengarsiteki pembangunan kembali masjid laju.
Sang adipati menyusun master plan sementara Lauw Piango diminta membuat rancangan detailnya dengan memasukkan unsur-unsur tradisional madura dan memadukannya dengan berbagai peradaban. Liauw Piango merancang secara detail elemen-elemen arsitektural masjid mulai bentuk atap, pilar / kolom, mimbar dan mihrab, pintu dan jendela sekaligus hiasan beserta ornamen-ornamennya.
Pengerjaan masjid agung dilaksanakan secara bertahap, setiap kali selesai satu bagian dilanjutkan mengerjakan detail geometri dan ornamennya, demikian seterusnya hingga keseluruhan bangunan masjid dapat dirampungkan pada tahun 1787 M.
Masjid Agung yang megah dan indah bercorak multi etnis merupakan simbolisasi nilai-nilai keberagamaan yang apabila ditegakkan akan dapat menaungi keberagaman sekaligus makin meneguhkan keberadaan madura dalam dinamika pergaulan antar bangsa.
Lebih dari semua itu kemahiran arsitektural Lauw Khun Thing yang dilanjutkan oleh cucunya Lauw Piango yang diaplikasikan dalam berbagai kreasi konstruksi merupakan buah kesetiaan dan dharma bhakti mereka kepada negara dan bangsa yang dicintainya.
Kini nama sang pengembara tionghoa itu dengan segala kiprahnya telah mewarnai sejarah dan akan tetap dikenang dari masa ke masa. 

(Kontributor Tulisan : Badrut Tamam Gaffas, Judul Asli " Pengembara Tionghoa Perancang Bangunan Bersejarah di Tanah Madura)

Sumber Pustaka :
  • Sejarah Masjid Jami’ Sumenep; Karya Panembahan Sumolo, Mata Madura News
  • Pembantaian warga cina di batavia, Berita Nationalgeographic
  • Perang kuning kisah gabungan pasukan jawa tionghoa yang bersatu melawan kompeni belanda, Suratkabar.id







Fakta Keindahan Nusantara : Coban Sewu Semeru

Fakta Keindahan Nusantara : Coban Sewu Semeru


Selama ini kita mengenal Air Terjun Niagara sebagai salah satu air terjun terbesar dan termolek di Dunia, Kini kita tidak perlu jauh-jauh ke Amerika untuk menikmati eksotika keindahan panoramanya. 
Air Terjun Coban Sewu Atau Tumpak Sewu Semeru di Lumajang Jawa Timur disebut-sebut merupakan miniaturnya Air Terjun Niagara.

Pesona Panorama Air Terjun Tumpak Sewu sudah begitu banyak diunggah netizen di berbagai media sosial, banyak warganet yang penasaran untuk mengeksplore destinasi wisata tersebut.